Islah Bahrawi Soroti Kebijakan Prabowo yang Merugikan Rakyat

Cakra Media - Tayang:

Editor: Rr Dewi Kartika H

lihat foto

Dokumentasi BPMI

ART PRABOWO-TRUMP - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington, D.C, pada Jumat (20/2/2026).(DOKUMENTASI BPMI)

TRIBUNJAKARTA.COM - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggapnya membuat rakyat dihadapkan kepada piring setengah kosong.

Kritik keras Islah Bahrawi itu diungkapkannya di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (27/2/2026).

Islah Bahrawi menilai kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan dan menjauh dari kepentingan rakyat.

Mengawali pernyataannya di bulan Ramadan, Islah mengajak publik menjaga kedamaian batin.

Namun ia menegaskan, situasi bangsa tak bisa diabaikan.

“Kita harus berbicara tentang negara. Kita harus berbicara secara jujur tentang situasi sosial, situasi ekonomi, dan situasi politik yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Islah menggambarkan kondisi yang menurutnya memprihatinkan, mulai dari daya beli masyarakat yang menurun hingga persoalan moral aparat.

“Ada anak kecil tidak sanggup dibelikan oleh orang tuanya pena dan buku tulis. Akhirnya memilih bunuh diri,” ucapnya, menggambarkan tekanan ekonomi di lapisan bawah.

Islah juga menyinggung kebijakan impor 103.000 unit mobil dari India di tengah lesunya industri otomotif nasional.

Menurutnya, langkah itu berpotensi memperburuk kondisi tenaga kerja di sektor tersebut.

“Ini akan menambah kerunyaman panjang dalam dunia industri otomotif kita dan kemungkinan besar akan melahirkan PHK-PHK berikutnya,” katanya.

Ia menilai industri otomotif memiliki efek domino besar terhadap penyediaan lapangan kerja.

Kritik Keterlibatan Militer dan Program Populisme

Selain itu, Islah juga menyoroti dugaan keterlibatan unsur militer, termasuk pensiunan, dalam berbagai sektor bisnis.

Ia juga mengkritik program-program yang dinilai populis dan mengorbankan hak dasar rakyat.

“Hak-hak dasar dari negara untuk berpendidikan harus dirampas untuk program-program populisme yang hanya menguntungkan pemerintah, bukan negara,” tegasnya.

Sumber: Tribun Jakarta

Halaman 1/3

1 2 3