Sumber Foto: Vietnam.vn
Hukum
Diskusi Solusi Mengatasi Kendala Ekspor Durian dan Implementasi EUDR
Cakra Media - Diskusi mengenai solusi untuk mengatasi kesulitan dalam ekspor durian dan penerapan peraturan EUDR berlangsung di Dak Lak, dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Nguyen Hoang Hiep dan Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Dak Lak, Nguyen Thien Van, serta perwakilan dari beberapa provinsi terkait.
Awal Kejadian
Pertemuan ini diadakan dengan tujuan membahas isu-isu yang dihadapi oleh Dak Lak sebagai "ibu kota durian" di Vietnam, di mana provinsi ini memiliki luas lahan penanaman durian mencapai 41.000 hektar dengan perkiraan produksi hampir 500.000 ton pada tahun 2026. Saat ini, Dak Lak telah disetujui untuk 280 kode area penanaman durian dan 42 kode fasilitas pengemasan.
Perkembangan
Namun, provinsi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kekurangan fasilitas pengujian sampel durian yang ditunjuk oleh GACC, yang mengakibatkan peningkatan biaya logistik dan waktu tunggu. Selain itu, peraturan dalam Keputusan Pemerintah No. 38/2026/ND-CP mengenai area tanam dan fasilitas pengemasan juga sulit diterapkan karena fragmentasi lahan pertanian.
Mengenai kepatuhan terhadap EUDR, meskipun telah mengumpulkan data untuk 86.339 hektar lahan penanaman kopi, implementasi masih terhambat oleh skala kecilnya produksi dan kompleksitas data lahan legal. Wakil Ketua Komite Rakyat, Nguyen Thien Van, mengusulkan peluncuran kampanye untuk menyinkronkan data lahan dan memberikan bimbingan kepada petani dalam menstandarisasi proses budidaya durian.
Kondisi Terakhir
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Nguyen Hoang Hiep mengingatkan bahwa musim panen durian akan segera tiba dan menekankan pentingnya revisi peraturan untuk mendukung semua produk pertanian. Perdana Menteri juga telah menginstruksikan Kementerian untuk segera merubah Keputusan No. 38/2026/ND-CP guna memberikan fleksibilitas dan mengatasi kendala yang ada. Kementerian diminta untuk mendigitalisasi data dan meningkatkan transparansi dalam proses pemberian kode untuk area penanaman baru serta menyederhanakan prosedur.
