Yogyakarta Dorong Kerja Sama Wisata Budaya Antar Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), mengalihkan fokus kerja sama antar wilayah dari pelestarian budaya menjadi penggerak ekonomi yang lebih produktif. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan aglomerasi wisata budaya yang mendorong keterhubungan antar kota pusaka.
Wali Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Presidium JKPI, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa konsep aglomerasi wisata budaya ini menekankan pada tema sejarah dan identitas yang saling mendukung untuk membangun ekosistem perjalanan tematik bagi wisatawan. "Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan pusat, kota-kota pusaka perlu bekerja sama dalam promosi dan merancang paket wisata yang menarik," ujarnya dalam forum JKPI di Yogyakarta.
Hasto menambahkan, tujuan dari kerja sama ini adalah menciptakan poros-poros wisata budaya strategis. Contohnya, poros Aceh-Bandung yang berfokus pada wisata religi, dan poros Yogyakarta-Singkawang yang mengangkat agenda budaya Tionghoa, serta lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Menurut Hasto, kolaborasi ini diharapkan dapat terwujud dalam bentuk promosi bersama dan penyelenggaraan acara lintas kota yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. "Kota pusaka tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, diperlukan pembangunan aglomerasi dan kerja sama berbasis tema budaya dan sejarah agar wisatawan dapat menikmati jaringan destinasi pusaka yang terintegrasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menyebutkan pentingnya menghubungkan pelestarian warisan budaya dengan produktivitas ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan agar setiap gagasan baru yang muncul di daerah dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan pandangannya mengenai daya tarik wisata dari aspek sejarah yang dimiliki berbagai daerah di Indonesia. Ternate, sebagai bagian dari kota pusaka dalam jejaring JKPI, mengusung tagline "Ternate Episentrum Rempah Dunia." Ia berharap dapat mengenalkan kembali posisi historis Maluku Utara dalam jalur perdagangan dunia dan sekaligus memperkuat identitas kota pusaka yang berbasis sejarah maritim.




