Warga Desak Perbaikan Jalan Poros KNPI Akibat Kerusakan Parah Dampak Proyek Sekolah Rakyat di Makassar

Kerusakan yang terjadi di Jalan Poros KNPI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, menjadi sorotan publik. Jalan ini merupakan akses penting bagi masyarakat dan pelajar, namun kini kondisinya memprihatinkan, terutama saat hujan, yang mengakibatkan jalan berubah menjadi kubangan lumpur dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Jalan Poros KNPI berfungsi sebagai akses utama bagi siswa-siswi SMA Negeri 22 Makassar dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Sulawesi Selatan, serta masyarakat umum. Situasi semakin buruk karena jalan tersebut juga dilalui oleh truk-truk besar yang membawa material untuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat, satu dari program pendidikan strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Warga setempat menyatakan bahwa mereka tidak menolak pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, mereka berharap proyek strategis ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya kerusakan infrastruktur jalan yang dapat memicu kecelakaan, terutama bagi pelajar.

Rapat Warga dan Tokoh Masyarakat

Menanggapi kondisi ini, sejumlah elemen masyarakat, termasuk ketua RT/RW, tokoh pemuda, dan perwakilan organisasi non-pemerintah, mengadakan rapat di sebuah warung kopi di kawasan Laikang pada Kamis malam (5/2/2026) sekitar pukul 21.30 WITA. Pertemuan yang difasilitasi oleh Makarios (Rios) ini berlangsung serius, dengan berbagai keluhan dan masukan disampaikan oleh peserta yang hadir.

Dari hasil pertemuan tersebut, warga sepakat untuk melanjutkan langkah kolektif dan terukur. Mereka berencana untuk mendatangi lokasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan GOR Sudiang setelah pelaksanaan salat Jumat pada keesokan harinya.

Enam Poin Pernyataan Sikap Warga

Dalam pertemuan tersebut, warga menyepakati surat pernyataan sikap yang berisi enam poin tuntutan, yaitu:

• Mendesak penanggung jawab proyek untuk bertanggung jawab atas kerusakan Jalan Poros KNPI akibat aktivitas kendaraan proyek, serta melakukan perbaikan jalan secara layak dan aman.
• Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan penanganan dan pengawasan.
• Menegaskan dukungan terhadap pembangunan, namun menolak setiap bentuk pembangunan yang mengorbankan keselamatan masyarakat dan pelajar.
• Menuntut pembatasan dan pengaturan aktivitas truk bermuatan berat sampai jalan diperbaiki agar menghindari kerusakan lebih lanjut dan kecelakaan.
• Meminta kepastian waktu dan langkah konkret terkait perbaikan jalan, bukan sekadar janji.
• Menyatakan akan menempuh langkah administratif dan pengaduan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika tidak ada tindak lanjut.

Pernyataan sikap ini merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama, serta harapan agar semua pihak terkait bertanggung jawab dengan adil dan berkeadaban.

Mediasi di Polsek Biringkanaya

Informasi terbaru menyebutkan bahwa tindak lanjut dari aksi mendatangi lokasi proyek berujung pada pertemuan mediasi di Polsek Biringkanaya setelah salat Jumat. Pertemuan ini dihadiri oleh ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan LSM, serta insan pers. Mediasi bertujuan untuk mencari solusi atas keluhan warga dan membahas tanggung jawab perbaikan jalan sesuai dengan surat pernyataan sikap yang telah disepakati.