Sopir Terjebak Lima Hari di Jalan Poros Luwu: Spanduk Mengungkap Keputusasaan

Aksi unjuk rasa yang menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, masih berlangsung hingga Selasa, 27 Januari 2026. Blokade jalan yang dimulai sejak Jumat, 23 Januari 2026, telah memasuki hari kelima dan berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi.

Aliansi Wija to Luwu masih bertahan di titik aksi yang terletak di Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara. Massa aksi memblokade jalan utama dengan menebang batang pohon dan melintang di badan jalan, sehingga kendaraan tidak dapat melintas.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean panjang kendaraan, termasuk truk ekspedisi, bus antarkota, dan mobil tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), yang mengular hingga sekitar 20 kilometer. Banyak pengendara terpaksa menginap di dalam kendaraan atau menumpang di rumah warga setempat.

Memasuki hari kelima tanpa kepastian mengenai pembukaan jalan, sejumlah sopir truk mulai merasakan keputusasaan. Kekesalan mereka diungkapkan melalui spanduk bernada satir yang bertuliskan, “Uang jalan sudah habis, cicilan menunggak, istri ditarik.”

Salah satu pengemudi truk ekspedisi di Desa Buntu Awo bahkan melintangkan kendaraannya di badan jalan, menutup jalur sepenuhnya. “Biar adil, sekalian tidak ada yang lewat,” ujarnya dengan nada kesal.

Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu, menyatakan bahwa pihak kepolisian sedang berupaya mengatur lalu lintas agar kendaraan dapat kembali berbaris dan menghindari kemacetan total. “Sedang kami upayakan,” katanya saat dikonfirmasi pada Selasa sore.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Aliansi Wija to Luwu, Alif Nugraha, menegaskan bahwa massa aksi akan tetap bertahan hingga tuntutan mereka terpenuhi. Ia menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat Walenrang-Lamasi yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan. “Tuntutan kami jelas dan akan terus kami suarakan sampai ada perhatian langsung dari pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.