Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Bantu Warga Papua Barat Daya

Cakra Media - Timika (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Ahmad Nausrau menyebut warga di provinsi termuda Indonesia itu merasakan manfaat positif program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebagai Ketua Satgas MBG di PBD sekaligus sebagai wagub, kami sangat mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto karena ini program yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi PBD," katanya ketika dihubungi dari Timika, Sabtu.

Hingga Januari 2026, tercatat 59.464 warga PBD menerima dan merasakan manfaat langsung program MBG. Jumlah itu terdiri atas 53.484 peserta didik mulai tingkat SD hingga SLTA tersebar di 230 sekolah dan 5.980 kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) di 51 posyandu.

Dari enam kabupaten/kota di PBD, katanya, sudah empat daerah melaksanakan program MBG, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Sebanyak dua kabupaten lainnya, yaitu Tambrauw dan Maybrat, rencananya melaksanakan program MBG tahun ini.

"Saat ini sedang 'on progres' pembangunan dapur MBG di Tambrauw dan Maybrat baik untuk aglomerasi maupun untuk 3B," ujarnya.

Satgas MBG Provinsi PBD menargetkan program ini menyasar semua peserta didik di wilayah itu, termasuk kelompok 3B, di mana saat ini sedang dilakukan pendataan hingga distrik (kecamatan) dan kampung (desa) terpencil.

Ia mengatakan sejak diluncurkan pada 2025, program MBG di PBD tidak mendapat penolakan warga. Justru sebaliknya, warga menyambut antusias program itu, baik peserta didik maupun kelompok 3B.

"Kehadiran program MBG sangat membantu masyarakat, apalagi masyarakat kami di PBD tidak semua memiliki kecukupan ekonomi terutama kalangan masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat bawah, mereka menyambut dengan penuh antusias," kata mantan Ketua MUI Provinsi Papua Barat itu.

Tim Satgas MBG PBD saat mengunjungi sekolah penerima manfaat MBG di Kota Sorong dan beberapa kabupaten lain pada akhir 2025 berkesempatan mewawancarai beberapa siswa. Para siswa menyatakan terbantu dengan adanya program MBG lantaran jatah uang jajan yang diberikan orang tua bisa berkurang setelah mendapatkan jatah makan siang gratis di sekolah.

"Orang tua juga merasa ringan karena biasanya mereka membekali anak-anak dengan uang jajan. Sekarang uang jajan yang diberikan kepada anak berkurang, bahkan ada juga tidak lagi membekali dengan uang jajan karena sudah ada menu makanan MBG yang disediakan di sekolah," katanya.

Mengingat masih banyak kelompok sasaran program MBG yang akan ditangani ke depan, Provinsi PBD membutuhkan penambahan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baik untuk kelompok aglomerasi maupun kelompok 3B.

Total SPPG yang sudah beroperasi di PBD 31 unit, terdiri atas 29 unit melayani kelompok aglomerasi (peserta didik) dan dua unit melayani kelompok 3B.

Wagub Nausrau menyebut sebagian besar SPPG yang beroperasi di PBD dikelola oleh para pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) lokal sehingga membantu upaya pemberdayaan ekonomi warga lokal.

"Ini benar-benar memberi dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal karena SPPG yang ada juga merekrut tenaga kerja lokal, begitu juga dalam hal pembelian bahan pangan juga memanfaatkan hasil pangan lokal sehingga sektor perekonomian rakyat bisa bergerak," ujarnya.