Prabowo Subianto: Satu Tahun Menyeimbangkan Tiga Poros Kekuasaan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil menyeimbangkan tiga poros besar kekuasaan di Indonesia. Hal ini terungkap dalam riset yang dilakukan oleh lembaga Trias Politika Strategis (Triaspols) mengenai pemberitaan dari tiga media elektronik yang berlangsung antara 20 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

Tiga poros besar kekuasaan tersebut terdiri dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyatakan, "Setahun setelah pelantikan, politik nasional tampak lebih terkonsolidasi. Prabowo berhasil menyeimbangkan tiga poros besar kekuasaan yang selama satu dekade terakhir membentuk lanskap politik Indonesia."

Pendekatan dengan Joko Widodo

Berdasarkan hasil riset tersebut, Prabowo berusaha merawat kedekatan dengan Jokowi, meskipun tetap menjaga jarak selama satu tahun pemerintahannya. Hubungan baik antara Prabowo dan Jokowi yang terjalin sejak transisi pemerintahan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sempat terancam oleh isu “matahari kembar” di awal tahun 2025.

Agung Baskoro menjelaskan, "Kekhawatiran soal dua pusat kekuasaan cepat mereda, karena keduanya memilih menampilkan solidaritas simbolik di ruang publik." Setelah isu tersebut mereda, Prabowo memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan dengan Jokowi, yang menandakan bahwa Prabowo mulai mendefinisikan kekuasaannya sendiri. Di sisi lain, Jokowi secara terbuka menginstruksikan relawannya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran di pemilihan mendatang, menunjukkan pergeseran hubungan dari kedekatan personal menuju keseimbangan kepentingan politik.

Hubungan dengan Megawati Soekarnoputri

Dalam konteks hubungannya dengan Megawati, Prabowo diakui tetap menghormati posisi Megawati tanpa harus tunduk. Meskipun terjadi pasang surut, Prabowo berupaya menjaga keseimbangan hubungan tersebut. Agung mencontohkan, hubungan antara Prabowo dan Megawati sempat mengalami ketegangan pada akhir 2024 akibat kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.

Pada awal 2025, Prabowo memberikan anggrek putih sebagai ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati, yang dianggap sebagai gestur simbolik untuk membuka kembali komunikasi di antara mereka. Namun, hubungan keduanya kembali bergejolak antara Februari dan April 2025 seiring berlanjutnya kasus Hasto.

Dengan demikian, satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan di antara tiga tokoh sentral dalam politik Indonesia, meskipun tidak tanpa tantangan yang dihadapi sepanjang perjalanan tersebut.