Poros Pelajar Jabar Serahkan Naskah Evaluasi MBG ke DPRD, Usulkan Desentralisasi Pengelolaan

Bandung—Poros Pelajar Jawa Barat yang terdiri dari sejumlah organisasi pelajar, antara lain Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Ikatan Pelajar Putri Indonesia (IPPI), menyuarakan perlunya evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.

Aspirasi tersebut dituangkan dalam naskah akademik evaluasi MBG yang diserahkan kepada DPRD Jawa Barat. Naskah itu diterima Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, George Edwin Sugiharto, dalam forum audiensi di Kantor DPRD Jawa Barat, Bandung, pada 25 September 2025.

Poros Pelajar menyatakan naskah akademik tersebut disusun sebagai respons atas terjadinya keracunan massal di berbagai daerah di Jawa Barat yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG. Dokumen itu memuat temuan serta rekomendasi kritis terkait pelaksanaan program di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan audiensi, perwakilan Poros Pelajar menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kasus keracunan yang terjadi selama program MBG berjalan. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 2.080 pelajar menjadi korban, dengan rincian Kabupaten Bandung Barat 1.333 siswa, Kabupaten Garut 659 siswa, Kabupaten Cianjur 36 siswa, dan Kota Tasikmalaya 52 siswa.

“Program MBG menyasar pelajar sebagai penerima manfaat utama. Oleh karena itu, kami merasa berkewajiban memastikan program ini aman, berkualitas, dan berpihak kepada pelajar,” ujar Khazimi, perwakilan Poros Pelajar, dalam keterangan tertulis.

Empat Rekomendasi Poros Pelajar

Dalam naskah akademik yang diserahkan kepada DPRD, Poros Pelajar Jawa Barat mengajukan empat rekomendasi strategis yang dinilai perlu menjadi prioritas.

• Penguatan dasar hukum: Mendesak pemerintah menetapkan landasan hukum program MBG minimal pada level Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, menjamin akuntabilitas, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses lelang dan keamanan pangan.
• Desentralisasi pengelolaan: Mengusulkan pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG, termasuk pengadaan bahan pangan secara lokal dan penyesuaian menu sesuai kearifan lokal.
• Pembentukan komite pengawas independen: Mengusulkan komite pengawas yang melibatkan unsur akademisi, masyarakat sipil, asosiasi profesi, serta perwakilan orang tua untuk melakukan pemantauan menyeluruh dan transparan.
• Reformasi kemitraan ekonomi lokal: Mendorong sistem kemitraan yang berpihak pada pelaku usaha kecil seperti UMKM, koperasi, dan BUMDes, termasuk perbaikan sistem pembayaran serta pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas.

Khazimi menilai audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Jawa Barat. Poros Pelajar juga menekankan pentingnya melibatkan pelajar sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.