Pertemuan Eks Menlu Bahas Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza

PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang sejumlah bekas Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu, 04 Februari 2026. Pertemuan itu dihadiri pula oleh Menlu Sugiono serta wakilnya, Arrmanatha Christiawan Nasir dan Arif Havas Oegroseno. Pertemuan itu membahas sejumlah isu geopolitik hingga keterlibatan Indonesia dalam Board of Piece (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan, pemerintah berupaya membuka dialog bersama para tokoh nasional, mantan diplomatik, serta pengamat hubungan internasional, terkait dengan arah kebijakan politik luar negeri. Dalam pertemuan bersama mantan menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri, Sugiono menyebut diskusi antara Presiden Prabowo dengan para tokoh tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan luar negeri.

Diskusi berlangsung secara terbuka dan dua arah. Para tokoh yang hadir juga menyampaikan pandangan, pemikiran, serta berbagai pertimbangan terkait dengan kebijakan luar negeri, termasuk keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. "Intinya juga saya kira merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koherent, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat," jelas dia.

Sejumlah mantan menteri yang hadir adalah Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Marsudi dan Marty Natalegawa. Hadir pula bekas Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Berikut komentar para eks Menlu dan Wamenlu tentang Dewan Perdamaian Gaza yang dirangkum dari Antara:

Marty Natalegawa

Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menekankan pentingnya memastikan kepentingan nasional untuk menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan politik luar negeri, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Marty mengatakan Prabowo telah menegaskan bahwa kepentingan nasional akan menjadi landasan utama dalam keanggotaan Indonesia di BoP. "Tentunya ditegaskan kembali berulang kali bahwa kepentingan nasional lah yang akan menjadi pedoman kita dalam keanggotaan ini. Dan kami berkeyakinan bahwasanya Bapak Presiden akan senantiasa memperhatikan hal itu," ujar Marty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Ia menilai kondisi dunia yang saat ini penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Indonesia telah puluhan tahun menghadapi situasi global serupa dan tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, kata Marty, Indonesia memandang BoP sebagai bagian dari tindak lanjut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya yang berkaitan dengan Gaza. Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar keanggotaan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional.

"Pandangan Indonesia adalah jelas yang tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa ini bagian dari pelaksanaan resolusi PBB mengenai Gaza dan juga Indonesia akan terus-menerus mengevaluasi, akan terus-menerus mengedepankan kepentingan nasional kita," katanya.

Alwi Shihab

Alwi Shihab yang menjabat sebagai menteri luar negeri di era Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahidu itu mendukung langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Ia menilai BoP memiliki kepentingan strategis bagi posisi RI di forum internasional. "Mendukung lah, masa enggak mendukung," ujar Alwi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Alwi memandang keikutsertaan Indonesia dalam BoP memiliki keuntungan sekaligus sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. "Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi, itu aja kira kira. Jadi apa yang harus diperhatikan. Kita sudah masuk masa kita bilang keluar kan enggak mungkin," ujarnya.

Ia mengatakan Prabowo memiliki pandangan dan alasan tersendiri dalam memutuskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP, dan alasan tersebut dinilainya valid. Atas dasar itu, Alwi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut dan menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai hal yang penting.

Terkait tidak dilibatkannya Palestina dalam BoP, Alwi menilai justru hal tersebut menjadi alasan Indonesia perlu berada di dalam forum tersebut. Dengan menjadi anggota, Indonesia memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan memperjuangkan kepentingan Palestina agar tidak hanya satu pihak yang diperhatikan.

Dino Patti Djalal

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menekankan Indonesia tetap memiliki opsi untuk keluar dari Board of Peace (BoP) apabila keterlibatan tersebut bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia. "Yang saya paling suka, dan ini segaris juga dengan posisi core policy luar negeri Indonesia, adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita," kata Dino.

"Ini berkali-kali beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi," ujarnya.

Dino pernah menjabat sebagai juru bicara bidang luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. Ia menuturkan Prabowo memandang BoP secara realistis sebagai satu-satunya opsi yang tersedia saat ini di tingkat internasional untuk menghentikan konflik di Gaza, meskipun bukan solusi yang bersifat menyeluruh dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi.

Ia menilai BoP sebagai sebuah eksperimen yang harus dijalani dengan kehati-hatian, mengingat berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi efektivitasnya, termasuk dinamika Amerika Serikat dan Israel. Dalam diskusi tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai upaya memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia di BoP.

Dalam kesempatan itu, Dino turut menegaskan bahwa sikap pribadinya adalah mendukung keterlibatan Indonesia dalam BoP dengan tetap memahami risiko yang ada, memegang opsi keluar, serta menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai tujuan utama. Ia menilai jalan menuju solusi dua negara masih panjang dan memerlukan diplomasi, lobi politik, serta pendekatan yang pragmatis dan realistis.

Hassan Wirajuda

Hassan Wirajuda, Mantan Menteri Luar Negeri mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan berharga bagi para tokoh di luar pemerintahan untuk memperoleh penjelasan utuh langsung dari Prabowo. "Jadi dalam diplomasi memang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan banyak hal, bersifat konfidensial, yang rahasia. Karena itu kita yang di luar pemerintahan, baik para mantan menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri, akademisi, juga tidak selalu dapat memperoleh informasi yang akurat, apalagi kalau itu dari sumber informasi melalui tulisan, ungkapan di media massa, apalagi media sosial. Karena itu satu kesempatan berharga bahwa sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui," ujar dia.

Ia menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP telah melalui dua rangkaian konsultasi, yakni di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, serta konsultasi erat dengan tujuh negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Menurut Hassan, delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam BoP.

"Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace," jelasnya.