Pemerintah Serukan Toleransi di Tengah Perbedaan Awal Ramadhan

Kuatbaca - Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perbedaan penetapan awal puasa Ramadhan 2026 tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan. Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan hal yang lumrah dan telah berulang kali terjadi dalam sejarah penentuan awal bulan hijriah di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagai respons atas perbedaan tanggal mulai puasa antara pemerintah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemerintah memandang, keberagaman metode dalam menentukan awal Ramadhan adalah bagian dari dinamika keagamaan yang harus disikapi dengan dewasa.

Ia menekankan bahwa yang terpenting bukanlah perbedaan tanggal, melainkan bagaimana umat Islam tetap menjaga persaudaraan dan menghormati pilihan masing-masing.

Seruan untuk Saling Menghormati

Istana mengingatkan bahwa sebagian umat Muslim telah lebih dulu menjalankan ibadah puasa sesuai dengan ketetapan organisasi yang mereka ikuti. Karena itu, sikap toleransi dinilai menjadi kunci agar suasana Ramadhan tetap kondusif.

Pemerintah juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Tanah Air. Momentum Ramadhan diharapkan menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan justru memicu perdebatan yang memecah belah.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, perbedaan pandangan dalam praktik keagamaan dipandang sebagai bagian dari kekayaan tradisi Islam di Indonesia. Selama masing-masing pihak berpegang pada landasan ilmiah dan keyakinan yang diyakini, perbedaan itu dinilai sah dan patut dihormati.

Penetapan Pemerintah Berdasarkan Kriteria MABIMS

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pelaksanaan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Penetapan itu mengacu pada kriteria yang disepakati negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Dalam kriteria tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat agar dapat dinyatakan memenuhi syarat visibilitas.

Hasil pemantauan hilal di berbagai titik di Indonesia menunjukkan bahwa posisi bulan belum memenuhi ambang batas tersebut. Sudut elongasi yang teramati masih berada di bawah ketentuan, sehingga pemerintah memutuskan untuk menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari.

Dengan demikian, awal puasa secara resmi dimulai sehari setelahnya.

Muhammadiyah Gunakan Pendekatan Kalender Global

Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Organisasi ini menggunakan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebuah sistem penanggalan berbasis perhitungan astronomi global.

Melalui metode ini, prinsip satu hari satu tanggal diterapkan secara universal di seluruh dunia. Artinya, penentuan awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada lokasi geografis atau hasil rukyat di masing-masing negara.

Pendekatan tersebut dianggap memberikan kepastian kalender jangka panjang karena seluruh perhitungan sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan parameter astronomi internasional.

Perbedaan metode hisab dan rukyat bukanlah fenomena baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, selisih satu hari dalam memulai Ramadhan atau merayakan Idul Fitri kerap terjadi. Meski demikian, masyarakat umumnya mampu menyikapinya dengan tenang.

Tradisi Islam Nusantara yang inklusif membuat perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan gesekan berarti. Pemerintah pun secara konsisten menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah keragaman praktik ibadah.

Ramadhan sendiri merupakan bulan yang identik dengan pengendalian diri dan peningkatan kualitas spiritual. Karena itu, perdebatan mengenai tanggal awal puasa dinilai tidak sejalan dengan semangat bulan suci.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan rasa saling menghargai. Umat yang telah lebih dulu berpuasa tetap dihormati, begitu pula mereka yang mengikuti keputusan pemerintah.

Perbedaan penetapan awal Ramadhan sejatinya mencerminkan kekayaan khazanah pemikiran Islam, baik yang berbasis rukyat maupun hisab astronomi. Selama dilandasi niat ibadah dan dilakukan sesuai keyakinan masing-masing, perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi sumber perpecahan.

Ramadhan 1447 Hijriah pun diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, memperbanyak amal kebajikan, serta menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

sosial budaya

Selengkapnya

Terbaru

Selengkapnya

Fenomena Terkini

Selengkapnya

Trending