Pemerintah Pastikan Program Pendidikan Tetap Utama Meski Anggaran MBG Meningkat

Cakra Media - Hampir sepertiga anggaran pendidikan 2026 kini dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut memicu kritik luas soal prioritas belanja negara. Namun, pemerintah membantah tudingan bahwa sekolah dan guru dikorbankan. Bahkan, memastikan seluruh program pendidikan tetap berjalan.

—--

Anda sudah tahu, salah satu pihak yang melontarkan kritik itu adalah Tiyo Ardianto, ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Di berbagai forum, ia menyoroti dugaan pergeseran anggaran pendidikan untuk mendanai MBG. Anggaran MBG dinilai “memakan” porsi pendidikan.

Pada APBN 2026, MBG menyerap Rp 223,5 triliun dari total Rp 769,1 triliun anggaran pendidikan. Nilai itu setara 29 hingga 30 persen dari keseluruhan porsi 20 persen mandatory spending pendidikan.

Tentu, angka yang melonjak tajam dari Rp 71 triliun pada 2025 itulah yang memicu pertanyaan. Terutama soal nasib ruang fiskal sekolah, guru, dan program bantuan pendidikan. Khawatir intervensi gizi justru menjadi fokus utama dalam pendidikan nasional, mengalahkan unsur-unsur vital yang lain.

Sebetulnya, kekhawatiran itu juga bukan tanpa dasar. Sebab, masuknya MBG ke dalam fungsi pendidikan memang mengubah struktur belanja negara. Transfer ke Daerah (TKD) untuk pendidikan, misalnya, turun dari Rp 347,1 triliun menjadi Rp 264,6 triliun.

Istana pun menggelar konferensi pers khusus untuk menanggapi kritik-kritik itu. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah keras anggapan bahwa program MBG menggerus program pendidikan yang lain.

“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” tutur Teddy saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Pemerintah memosisikan MBG sebagai instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia. Argumentasinya bertumpu pada korelasi antara gizi dan capaian belajar.