Pemerintah Pastikan Anggaran Pendidikan Tak Terpengaruh Program Makan Bergizi Gratis

Cakra Media - Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Widjaya dengan tegas membantah narasi yang berkembang di masyarakat mengenai adanya pemotongan anggaran pendidikan sebagai konsekuensi dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026), Teddy menegaskan bahwa program-program strategis di sektor pendidikan tidak mengalami pengurangan, apalagi sampai mangkrak. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, justru terdapat penambahan program yang signifikan untuk mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

"Kemarin ada pihak, sedikit pihak, yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab, itu narasi yang keliru," ujar Teddy dengan nada meyakinkan. Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap kekhawatiran yang muncul di kalangan masyarakat dan pengamat pendidikan mengenai potensi dampak negatif program MBG terhadap alokasi anggaran untuk sektor pendidikan secara keseluruhan.

Teddy menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan yang sudah ada. "Apakah program Makan Bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," tegasnya.

Untuk memperkuat argumentasinya, Seskab memberikan contoh konkret mengenai keberlanjutan dan peningkatan program-program pendidikan yang sudah ada. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebuah program bantuan sosial yang memberikan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Teddy menjelaskan bahwa program KIP tidak hanya tetap berjalan, tetapi jumlah penerimanya justru ditambah, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain mempertahankan program-program yang sudah ada, pemerintah juga berupaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan dengan meluncurkan program-program baru yang inovatif. Salah satu contohnya adalah program Sekolah Rakyat, yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan selama ini kesulitan untuk mengakses pendidikan formal. Program ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja.

"Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir 16.000 sampai 22.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah," ungkap Teddy, menggambarkan skala dan dampak positif dari program Sekolah Rakyat. Angka-angka ini menunjukkan bahwa program ini telah berhasil menjangkau ribuan siswa yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan yang memadai.

Selain fokus pada peningkatan akses pendidikan, pemerintah juga memberikan perhatian yang serius terhadap perbaikan infrastruktur sekolah. Teddy mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk merenovasi sekitar 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan meraih prestasi yang lebih baik.

"Artinya MBG tidak membuat sekolah-sekolah menjadi terlantar," tegas Teddy, menepis anggapan bahwa program MBG akan mengorbankan perbaikan infrastruktur sekolah.

Tidak hanya infrastruktur fisik, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian utama pemerintah. Teddy menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberikan insentif tambahan bagi guru di daerah dan memberikan tunjangan bagi guru non-ASN.

"Kesejahteraan guru juga tidak berkurang meskipun ada program MBG. Program peningkatan kesejahteraan yang pertama berbentuk kenaikan insentif guru di daerah menjadi Rp 400 ribu per bulan. Kemudian pemerintah juga memberikan tunjangan guru non-ASN jumlahnya Rp 2 juta per bulan," jelas Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa proses pencairan tunjangan guru non-ASN juga telah disederhanakan. Jika sebelumnya pencairan dilakukan melalui pemerintah daerah dengan interval 3 bulan sekali, kini pencairan dilakukan secara langsung setiap bulan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru menerima tunjangan mereka tepat waktu dan dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Anggaran Pendidikan Tetap Prioritas

Teddy kemudian menjelaskan secara rinci mengenai alokasi anggaran pendidikan tahun ini. Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan telah ditetapkan sejak tahun 2025 dan disepakati oleh semua pihak, baik dari pemerintah maupun DPR, termasuk Badan Anggaran DPR.

"Jumlah anggaran pendidikan 20% dari APBN, besarannya sekitar Rp 769,1 triliun. Nah anggaran pendidikan sebesar itu memang banyak peruntukannya. Tak terkecuali untuk MBG," ujar Teddy.

Teddy menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk program MBG, peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan berbagai program pendidikan lainnya.

"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun itu 20%. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya," papar Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan telah disepakati bersama oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR pada tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG telah melalui proses perencanaan dan penganggaran yang matang dan transparan.

"Isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah juga telah memberikan penjelasan mengenai struktur anggaran pendidikan. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2025 sebesar Rp 724,2 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp 769 triliun.

Dalam dua tahun anggaran ini, alokasi anggaran pendidikan tersebut termasuk anggaran MBG di dalamnya, tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun.

Pada tahun 2026 ini BGN menerima alokasi anggaran sesuai UU APBN sebesar Rp 268 triliun, yang peruntukkannya untuk dukungan program MBG sebesar Rp 255,5 triliun dan Rp 12,4 triliun untuk dukungan manajemen program. Dari anggaran program BGN sebesar Rp 255,5 triliun, sebesar Rp 223,5 triliun di antaranya untuk fungsi pendidikan. Penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana anggaran MBG dialokasikan dan bagaimana program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dengan penjelasan yang komprehensif dan data yang akurat, Seskab Teddy Indra Widjaya berhasil membantah narasi yang keliru mengenai pemotongan anggaran pendidikan akibat program MBG. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Program MBG merupakan bagian dari upaya tersebut dan tidak akan mengorbankan program-program pendidikan lainnya. Sebaliknya, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.