Ketua BEM UGM Tolak Undangan Istana, Kritik Kebijakan Prabowo-Gibran

Ringkasan Berita:

Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengaku sudah mengkritik kebijakan Prabowo-Gibran sejak setahun lalu dan menolak undangan Istana pada Agustus.

Ia menilai program MBG bermasalah karena menyentuh anggaran pendidikan dan berpotensi membuka celah korupsi.

Tiyo menyerukan “reformasi jilid dua” dan menyebut respons pemerintah terhadap kritik mencerminkan kemunduran demokrasi.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengungkap bahwa kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka bukanlah sikap spontan, yang baru belakangan ini saja ia lontarkan.

Tiyo menegaskan, bahwa sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan Prabowo-Gibra, termasuk MBG, telah disampaikan sejak setahun terakhir.

Hal itu dijelaskan Tiyo dalam podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, yang tayang, Rabu (25/2/2026).

Bahkan karena kritik pedasnya itu, Tiyo mengaku pernah diundang ke Istana pada Agustus 2025 lalu.

Namun Tiyo atas nama BEM UGM memilih menolak dan terus mengkritisi kebijakan Prabowo.

Salah satu kebijakan yang dikritik keras Tiyo adalaj program makan bergizi gratis atau MBG yang oleh Tiyo diplesetkan menjadi Maling Berkedk Gizi.

“Saya sudah diundang untuk ke Istana di bulan Agustus 2025 lalu, dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Karena kita sudah pernah nolak itu,” ujar Tiyo.

Alasannya kata Tiyo karena konsistensi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik tidak bisa "dibeli" dengan sekadar pertemuan formal, sementara suara rakyat di akar rumput terus diabaikan.

Tiyo menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk merangkul tokoh mahasiswa sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.

Namun, ia memilih untuk tetap berada di barisan oposisi intelektual.

Menurutnya, tidak ada gunanya bertemu atau memenuhi undangan istana, jika kritik yang disampaikan lewat berbagai kanal digital dan aksi lapangan tidak pernah sampai ke "otak" pengambil kebijakan.

Isu utama yang menjadi sorotan BEM UGM adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiyo bahkan memplesetkan singkatan tersebut dengan istilah yang sangat keras: "Maling Berkedok Gizi".

Ia menilai program ini merupakan ironi besar di tengah krisis anggaran pendidikan.

Kemarahan mahasiswa memuncak saat melihat tragedi seorang siswa SD di Ngada, NTT, yang nekat mengakhiri hidup karena gagal membeli buku dan pena seharga Rp10.000.

"Negara bisa menggelontorkan Rp1,2 triliun setiap hari untuk MBG, tapi ada anak bunuh diri karena buku Rp10 ribu. Ini ironi luar biasa. Kami mengkritik anggaran pendidikan yang dirampas untuk MBG. Presiden tidak boleh berhenti sebagai pemberi nutrisi, dia harus pelaksana konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan jelas-jelas dirampas," ujarnya.