Ketua BEM UGM Tolak Undangan Istana, Konsisten Kritik Program MBG

Cakra Media - Ringkasan Berita:

Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengaku pernah diundang ke Istana pada Agustus, namun memilih menolak dan tetap menyuarakan kritik.

Ia menilai program MBG bermasalah karena menyentuh anggaran pendidikan dan berpotensi membuka celah korupsi.

Tiyo menyebut respons pemerintah atas kritik dan isu teror mencerminkan kemunduran demokrasi serta menyerukan “reformasi jilid dua”.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, mengungkap bahwa dirinya pernah diundang ke Istana oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025 lalu.

Namun, ia memilih menolak undangan tersebut dan tetap konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Tiyo dalam podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (25/1/2026) malam.

Tiyo menegaskan bahwa sikap kritisnya bukan reaksi spontan.

“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi," kata Tiyo.

Menurutnya, berbagai kritik telah disampaikan sejak awal, termasuk soal UU TNI dan kebijakan mandatory spending yang berkaitan dengan MBG.

“Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak," paparanya.

Akui Pernah Diundang Istana, Tapi Menolak

Tiyo secara terbuka menyatakan telah menolak undangan resmi tersebut.

“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu.”

Ia menilai seluruh kritiknya sudah dapat diakses publik tanpa harus bertemu langsung.

“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu," kata dia.

Kritik Anggaran Pendidikan dan MBG

Tiyo menyoroti dugaan pergeseran anggaran pendidikan untuk mendanai MBG.

“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan," kata dia.