Indonesia Tegaskan Komitmen Politik Luar Negeri melalui Misi di Gaza

Cakra Media - RM.id Rakyat Merdeka - Komitmen Indonesia mengirim pasukan ke Gaza bukan sekadar langkah militer, melainkan penegasan nyata politik luar negeri (Polugri) yang bebas dan aktif.

Di tengah pusaran konflik dan tarik-menarik kepentingan global, misi tersebut menjadi wujud konsistensi Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penegasan itu mengemuka dalam webinar bertajuk “Bergabungnya Indonesia ke dalam ISF: Sebuah Tantangan dan Peluang” yang digelar Indonesian Council on World Affairs (ICWA) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), 26 Februari lalu.

Diskusi yang berlangsung seminggu setelah pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat (AS) tersebut, menghadirkan Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat, Dubes RI untuk Lebanon periode 2007–2010 Bagas Hapsoro, Letjen TNI (Purn) Surawahadi, serta Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto.

Ketua ICWA Al Busyra Basnur dalam sambutannya menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut kepentingan politik luar negeri, pertahanan, dan posisi strategis Indonesia di dunia internasional.

"Karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai tugas serta pengalaman pasukan TNI dalam misi perdamaian dan perunding menjadi sangat penting," tandas Al Busyra.

Dalam pidato kuncinya, Tri Tharyat menegaskan bahwa komitmen Indonesia mendukung stabilisasi di Gaza adalah manifestasi langsung amanat Pembukaan UUD 1945.

Indonesia memandang gencatan senjata sebagai kemajuan yang harus dijaga bersama, mengingat stabilitas pascakonflik kerap rapuh tanpa dukungan internasional yang tepat. Partisipasi dalam ISF, menurutnya, mencerminkan kesiapan Indonesia berkontribusi konkret dalam menjaga perdamaian global.

Kontributor Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Hingga Desember 2025, Indonesia tercatat sebagai enam besar kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB. Sementara itu, Bagas Hapsoro menekankan pentingnya pendekatan soft power dan meta diplomacy —diplomasi berbasis nilai, norma, dan etika—yang selama ini menjadi ciri khas Indonesia.

Jejaknya dapat ditelusuri sejak Konferensi Asia Afrika 1955 hingga partisipasi pertama Indonesia dalam misi PBB di Sinai pada 1957. Menurutnya, meski ISF bukan misi PBB, Indonesia harus tetap aktif, kritis, dan tidak boleh dikendalikan kekuatan besar dalam merumuskan aturan pelibatan (rules of engagement).

Pengalaman lapangan di Lebanon turut memperkaya diskusi. Surawahadi dan A.M. Putranto memaparkan kiprah Kontingen Garuda XXIII/A dan XXIII/B di bawah UNIFIL yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun fasilitas pendidikan, taman bermain anak, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat lokal.

Pendekatan humanis itu dinilai menjadi bukti bahwa misi perdamaian Indonesia selalu membawa pesan kemanusiaan.

Diskusi pun menyimpulkan bahwa kehadiran Indonesia di Gaza harus dimaknai sebagai diplomasi berbasis nilai—bukan sekadar pengerahan 8.000 personel TNI, melainkan representasi otoritas moral Indonesia di panggung internasional.

Sebagaimana dikutip dari mendiang Menteri Luar Negeri Ali Alatas, diplomasi adalah seni mencari solusi di mana semua pihak tetap merasa martabatnya terjaga. Di situlah Polugri bebas aktif menemukan relevansinya—bekerja dengan hati, profesional, dan tetap berpijak pada kepentingan nasional serta perdamaian dunia.