Indonesia di BRICS: Menjaga Keseimbangan Global lewat Kolaborasi Negara Berkembang
Sumber Foto: ANTARA News
Poros Berita

Indonesia di BRICS: Menjaga Keseimbangan Global lewat Kolaborasi Negara Berkembang

Indonesia menegaskan bahwa keterlibatannya dalam BRICS bukanlah instrumen konfrontasi, melainkan wadah kolaborasi, terutama di antara negara-negara berkembang. Di tengah pergeseran pengaruh global dari Barat ke Asia dan kawasan Timur, Indonesia memandang BRICS sebagai salah satu kanal untuk memperluas kerja sama dan memperkuat keseimbangan dalam tatanan dunia yang kian multipolar.

Pergeseran pusat pengaruh global

Jika pada abad ke-20 dominasi ekonomi dan politik global banyak berpusat di Barat—khususnya Amerika Serikat dan Eropa—kini Asia dan kawasan Timur semakin menentukan arah tatanan dunia. Pertumbuhan pesat di Asia, dengan China, India, dan Asia Tenggara sebagai penggerak utama, menghadirkan daya tawar baru dalam politik dan ekonomi internasional.

Populasi besar dengan daya konsumsi tinggi, industrialisasi yang berkembang cepat, serta penguasaan teknologi baru menjadi faktor yang memperkuat posisi kawasan ini. Kekuatan ekonomi tersebut pada gilirannya mendorong daya tawar politik, sehingga negara-negara Asia memiliki ruang lebih besar untuk memainkan peran yang lebih berimbang dalam dinamika global.

BRICS sebagai simbol multipolaritas

Dalam konteks perubahan itu, BRICS dipandang sebagai simbol multipolaritas. Kelompok yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini secara kolektif disebut berkontribusi lebih dari 30 persen PDB global dan mencakup sekitar 40 persen populasi dunia. BRICS juga dinilai menawarkan alternatif terhadap dominasi Barat, sehingga menarik minat sejumlah negara, termasuk Indonesia.

BRICS mencakup sekitar 3,2 miliar penduduk, yang menjadi modal besar untuk membentuk pasar domestik luas dan memengaruhi arah perdagangan global. Secara ekonomi, BRICS disebut menyumbang lebih dari 32 persen PDB global berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), melampaui kelompok G7 yang berada di sekitar 30 persen.

Masing-masing anggota memiliki keunggulan spesifik, di antaranya:

  • China sebagai penggerak industri dan teknologi,
  • India dalam jasa, teknologi informasi, dan farmasi,
  • Brasil sebagai lumbung pangan,
  • Rusia sebagai kekuatan energi dengan cadangan minyak dan gas besar,
  • Afrika Selatan sebagai pintu ke benua Afrika dengan kekayaan mineral strategis.

Gabungan kapasitas tersebut dinilai membuat BRICS relatif mandiri dalam pangan, energi, dan industri.

Peran BRICS dalam stabilitas global

BRICS dipandang memiliki peran strategis dalam stabilitas global, terutama sebagai pengimbang dominasi Barat dengan menyediakan ruang bagi diplomasi alternatif yang lebih representatif bagi negara-negara berkembang, termasuk penguatan solidaritas Global South.

BRICS juga disebut memperkuat stabilitas keuangan global melalui pembentukan New Development Bank (NDB) yang menyediakan mekanisme pembiayaan pembangunan yang lebih inklusif, serta mendorong mekanisme pembayaran alternatif dalam transaksi perdagangan global. Dalam kerangka yang lebih luas, BRICS dinilai mendorong multipolaritas agar distribusi pengaruh global lebih merata dan inklusif.

Indonesia bergabung dan posisi yang dibawa

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, resmi bergabung dengan BRICS pada awal 2025. Keanggotaan ini disebut berpotensi menempatkan Indonesia sebagai jembatan antara BRICS, ASEAN, dan Barat, sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif yang menekankan keseimbangan global.

Dalam pertemuan BRICS Leaders Virtual Meeting pada 8 September 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk bekerja sama lebih erat dengan seluruh negara BRICS. Prabowo menilai BRICS perlu terus berkembang karena memiliki ekonomi dan populasi besar serta sumber daya penting, dan Indonesia menyatakan dukungan penuh pada inisiatif yang diambil BRICS.

Manfaat yang diproyeksikan bagi Indonesia

Keanggotaan Indonesia di BRICS dinilai memperluas legitimasi diplomatik dan memperkuat posisi tawar di forum global. Indonesia juga berpeluang memanfaatkan akses pembiayaan melalui NDB, termasuk untuk infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan transformasi industri dengan model serta syarat yang berbeda dari lembaga lain.

Dari sisi kontribusi, Indonesia dipandang menambah nilai strategis BRICS karena memiliki pasar domestik besar serta berperan sebagai pemasok komoditas energi, mineral, dan pangan. Keanggotaan juga membuka peluang akses yang lebih luas ke pasar negara anggota BRICS.

Sejumlah arah yang dapat dimaksimalkan Indonesia sebagai anggota BRICS antara lain:

  • memperluas pemanfaatan pembiayaan NDB untuk transformasi hijau,
  • memperkuat perdagangan intra-BRICS dan integrasi rantai pasok,
  • mendorong penggunaan mata uang lokal sebagai alternatif pembayaran serta penguatan sistem pembayaran lintas-batas,
  • memainkan peran mediator antara BRICS dan ASEAN/Barat, sembari tetap menjaga prinsip bebas-aktif dan membuka ruang kerja sama dengan AS dan Uni Eropa.

Indonesia juga menekankan bahwa bergabung dengan BRICS tidak berarti meninggalkan kerja sama dengan Barat, melainkan menambah ruang diplomasi agar isu global—termasuk geopolitik dan hukum internasional—tidak hanya ditentukan oleh segelintir negara, tetapi juga melibatkan suara kolektif negara berkembang.

Penekanan pada kolaborasi dan kepatuhan hukum internasional

Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menilai Indonesia perlu menekankan kepada komunitas internasional bahwa BRICS berlandaskan kesepahaman ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pembangunan, serta tidak dirancang untuk berbenturan dengan blok atau kekuatan ekonomi mana pun.

BRICS juga disebut berkomitmen menyesuaikan diri dengan aturan hukum internasional, termasuk ketentuan WTO, sehingga langkah-langkahnya selaras dengan prinsip tata kelola global yang baik, transparan, dan berkeadilan.

Untuk penguatan internal BRICS, Rezasyah menilai Indonesia perlu mendorong koordinasi reformasi ekonomi guna memperkuat ketahanan kolektif, agar pertumbuhan negara anggota dapat semakin mendekati kinerja ekonomi China sebagai motor utama BRICS. Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi lintas generasi untuk menanamkan nilai solidaritas kolektif jangka panjang.

Orientasi maritim dan penguatan kawasan Timur

Indonesia juga disebut dapat berkontribusi memajukan kawasan Timur melalui pemetaan potensi ekonomi lokal dengan mengutamakan pembangunan wilayah berbasis maritim. Dalam pandangan Indonesia, laut tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga pusat produksi, konektivitas, dan energi masa depan.

Melalui diplomasi yang terarah, Indonesia ingin memastikan BRICS dipandang sebagai wadah kerja sama yang positif, inklusif, dan patuh pada hukum internasional. Di saat yang sama, koordinasi internal, reformasi ekonomi, dan penguatan solidaritas dinilai menjadi kunci agar BRICS benar-benar berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang global.

Dengan pendekatan pembangunan berbasis maritim, Indonesia menilai keterlibatan di BRICS dapat memperkuat kawasan Timur sebagai pusat pertumbuhan baru yang memberi manfaat bagi negara anggota maupun masyarakat internasional.