Indonesia Bergabung dengan Board of Peace untuk Stabilitas Gaza

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina, telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan. Dalam konteks ini, Miftah Maulana Habiburohman, yang akrab disapa Gus Miftah, memberikan pandangan mengenai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) pada awal tahun 2026.

Board of Peace merupakan sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilisasi di Gaza. Indonesia berencana mengirimkan antara 5.000 hingga 8.000 personel TNI sebagai bagian dari upaya ini. Menurut Miftah Maulana, langkah ini merupakan langkah taktis yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengamat atau pemberi bantuan jarak jauh, melainkan sebagai aktor kunci yang terlibat langsung dalam proses perundingan.

"Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Keikutsertaan ini ditekankan untuk kemanusiaan dan mendukung kemerdekaan Palestina, bukan untuk normalisasi politik dengan pihak lain," ujar Miftah Maulana.

Peran Indonesia dalam Stabilitas Gaza

Miftah menegaskan bahwa fokus utama Indonesia adalah pada kemerdekaan Palestina dan upaya kemanusiaan. Dengan bergabung dalam BoP, Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai penjaga moral di lapangan. Kehadiran TNI di Gaza akan dilakukan melalui skema International Stabilization Force (ISF), yang diharapkan bisa menjadi jaminan bahwa proses perdamaian tidak akan mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.

"Ini merupakan langkah politik praktis demi mencapai tujuan idealis. Dengan bergabungnya Indonesia ke BoP, yang didukung oleh AS dan melibatkan berbagai negara, menunjukkan fleksibilitas politik yang mencerminkan prinsip bebas aktif," jelasnya.

Pergeseran Poros Kekuasaan Global

Dalam pandangan Miftah Maulana, keputusan ini mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memihak pada blok manapun, melainkan berfokus pada upaya perdamaian itu sendiri. Keikutsertaan Indonesia dalam BoP menunjukkan kemampuan negara untuk berdialog dengan berbagai pihak, termasuk yang memiliki pandangan berbeda, demi menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

"Dunia sedang mengalami pergeseran poros kekuasaan. Keputusan Presiden untuk bergabung dengan BoP mencerminkan karakter kepemimpinan yang berani mengambil risiko dan tidak terikat pada kebijakan lama," tambah Miftah Maulana.

Aksi Nyata Dibutuhkan

Miftah juga menekankan pentingnya aksi nyata dalam diplomasi abad ke-21. Ia berpendapat bahwa negara yang ragu untuk mengambil posisi akan tertinggal dalam sejarah. Indonesia telah secara konsisten menyerukan perdamaian di Palestina selama bertahun-tahun. "Krisis di Gaza membutuhkan aksi nyata, bukan sekadar diplomasi yang bersifat retoris," ungkapnya.

Menjemput Bola dalam Diplomasi

Dengan bergabungnya Indonesia ke BoP, Miftah Maulana menekankan bahwa Presiden telah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi tantangan ini. "Dengan masuk ke dalam sistem, Indonesia memastikan bahwa agenda perlindungan terhadap warga Palestina tetap menjadi prioritas," tutupnya. Miftah Maulana berharap bahwa tragedi kemanusiaan di Palestina dapat segera teratasi melalui upaya bersama yang konkret.