DPRD Kotim Komitmen Dukung Pembangunan Jalan Poros di Seranau

Sampit, Kalimantan Tengah - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan prioritas pembangunan infrastruktur jalan poros di Kecamatan Seranau. Usulan ini diharapkan segera terealisasi oleh pemerintah provinsi dengan dukungan anggaran dari pusat.

Anggota DPRD Kotim, Abdul Kadir, menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Seranau yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kotim, Irawati, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Menurutnya, jalan poros tersebut merupakan kebutuhan krusial yang berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami akan mendorong pemerintah provinsi untuk memastikan alokasi anggaran dari pusat tidak dipotong, karena selama beberapa tahun terakhir, anggaran untuk proyek ini terus disilangkan sehingga belum terealisasi,” ungkap Abdul Kadir di Sampit, Selasa.

Abdul Kadir, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan II Kotim, mengungkapkan bahwa isu infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi fokus utama pada musrenbang kali ini. Jalan poros yang dimaksud menghubungkan Desa Cempaka Mulia Timur di Kecamatan Cempaga dengan Kecamatan Seranau. Sebelumnya, jalan tersebut merupakan kewenangan kabupaten, namun kini berada di bawah pengelolaan provinsi.

“Realisasi proyek ini terkendala oleh efisiensi anggaran pusat, sehingga progres pembangunan tidak kunjung tuntas. Ini sangat disayangkan, karena jalan ini merupakan penghubung vital antar kecamatan,” tambahnya.

Abdul Kadir menjelaskan, jika jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur dapat segera dibangun, akses menuju Kecamatan Seranau akan lebih lancar dan biaya pengangkutan material untuk pembangunan jalan dapat diminimalkan. Saat ini, akses ke Kecamatan Seranau terbatas melalui Sungai Mentaya, yang menyulitkan pengangkutan material dan meningkatkan biaya.

“Kami sepakat untuk mendorong realisasi jalan ini dan akan mengajukan usulan ini ke Musrenbang tingkat provinsi. Selain itu, kami akan melakukan komunikasi intensif dengan Komisi IV DPRD Provinsi untuk memastikan alokasi anggaran pusat tidak terpotong,” katanya.

Di sisi lain, Abdul Kadir juga menyoroti penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang kini hanya mencapai Rp9 miliar, sedangkan sektor ini menjadi andalan dalam pembiayaan infrastruktur daerah. Hal ini menuntut perlunya efisiensi dan penetapan skala prioritas yang ketat.

Sebagai langkah nyata, DPRD Kotim berencana untuk mengarahkan dana aspirasi mereka guna menangani kerusakan jalan di dalam wilayah Seranau yang sepanjang kurang lebih 600 meter.