DPRD Jawa Timur Desak Antisipasi Kemacetan Jelang Mudik Lebaran 2026
Sumber Foto: liputan jatim
Poros Berita

DPRD Jawa Timur Desak Antisipasi Kemacetan Jelang Mudik Lebaran 2026

Jawa Timur, 20 Februari 2026 - Arus mudik Lebaran yang diperkirakan akan meningkat pada tahun ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di Pulau Madura.

Harisandi menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi guna memastikan pemudik yang menuju empat kabupaten di Madura tidak terjebak dalam kepadatan lalu lintas. Ia berharap adanya pemetaan terhadap titik-titik krusial yang memerlukan penanganan khusus.

“Harapannya ada titik-titik yang bisa ditangani secara efektif. Dinas Perhubungan harus bekerja sama dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas di lapangan,” ungkap Harisandi saat memberikan keterangan kepada media.

Menurutnya, simpul kemacetan di Madura banyak disebabkan oleh pasar tumpah yang terletak di sepanjang jalur utama. Aktivitas perdagangan yang meluber ke badan jalan menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai titik rawan bagi pengendara.

Harisandi merinci beberapa titik yang perlu menjadi prioritas penanganan, di antaranya Pasar Tanah Merah di Bangkalan, Pasar Blega, dan Pasar Patamon di Sampang. Selain itu, wilayah Telanakan di Pamekasan juga membutuhkan perhatian serupa.

Ia menjelaskan bahwa penanganan terhadap pasar tumpah harus dilakukan dengan strategi yang cermat, agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, sementara arus lalu lintas tetap lancar. Harisandi mendorong Dishub Jatim untuk menurunkan personel yang cukup dan menyiapkan rekayasa lalu lintas yang terencana.

“Ini bagaimana nantinya bisa ditangani secara baik oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur. Jangan sampai penumpukan kendaraan dibiarkan tanpa solusi yang jelas, karena kenyamanan pemudik harus diutamakan,” tegasnya.

Jalur nasional yang membentang lebih dari 300 km menjadi urat nadi bagi empat kabupaten di Madura, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep. Namun, beban kendaraan yang tidak merata menjadi masalah utama, di mana Lintas Selatan menanggung beban paling berat karena menghubungkan pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi. Sementara itu, jalur lintas utara yang lebih lancar secara geografis belum dapat menjadi alternatif optimal bagi kendaraan besar maupun pemudik akibat kondisi jalan yang sempit dan minimnya fasilitas pendukung.

Kondisi jalan di Madura juga tidak terlepas dari masalah kemantapan struktur aspal, di mana fenomena bottleneck di titik-titik tertentu menyebabkan kemacetan yang berulang. Kemacetan di Madura lebih dipengaruhi oleh faktor sosiologis, seperti aktivitas pasar tumpah di Pasar Tanah Merah, Blega, dan Patamon. Parkir liar dan perdagangan yang meluber ke bahu jalan telah mengurangi kapasitas jalan nasional secara signifikan, menciptakan antrean kendaraan yang dapat berlangsung berjam-jam, terutama pada hari pasar dan saat musim mudik.

Keadaan di titik-titik rawan seperti Blega dan Telanakan menunjukkan perlunya tindakan teknis yang lebih dari sekadar pengaturan lalu lintas untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi.