Dinamika Kekuasaan Prabowo Subianto: Peran Militer, Pengusaha, dan Partai Politik

Tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat sentralistik, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Dalam periode ini, Prabowo memfokuskan kekuasaannya dengan mengandalkan tiga elemen utama: militer, pengusaha, dan partai politik.

Peran Militer dalam Kebijakan Pemerintahan

Militer berfungsi sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah, termasuk MBG, lumbung pangan, serta distribusi obat-obatan. Prabowo menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat organisasi militer melalui pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan penambahan batalion. Alokasi anggaran untuk TNI diperkirakan akan mencapai lebih dari 30% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada periode 2025-2026.

Sejak menjabat, Prabowo telah menunjuk sejumlah figur militer dalam kabinetnya. Contohnya, Menteri Luar Negeri Sugiono, yang memiliki latar belakang tentara, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga berasal dari militer. Penunjukan purnawirawan TNI di posisi strategis ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang menilai langkah ini memperkuat corak militeristik dalam pemerintahan.

Keterlibatan Pengusaha dalam Pembangunan Infrastruktur

Kelompok pengusaha besar berperan signifikan dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Prabowo menjalin hubungan erat dengan para pengusaha, mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pertemuan dengan pengusaha di Istana Negara menunjukkan komitmen Prabowo untuk melibatkan mereka dalam pembangunan.

Beberapa proyek ambisius, seperti cetak sawah satu juta hektare di Papua Selatan dan pembangunan rumah bagi masyarakat, menjadi contoh nyata keterlibatan konglomerat dalam inisiatif pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kekuatan Politik dan Koalisi Partai

Di ranah politik, Prabowo membangun koalisi yang solid dengan partai-partai politik, yang dinamakan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) setelah terpilih sebagai presiden. Dengan menguasai sekitar 80% kursi di parlemen, koalisi ini memberikan dukungan kuat bagi regulasi yang diperlukan pemerintah. Namun, hal ini juga mengurangi suara kritis di DPR, yang dikhawatirkan dapat memicu pengesahan regulasi yang kontroversial.

Revisi Undang-Undang TNI yang disetujui meskipun mendapat penolakan publik, menggambarkan bagaimana kekuasaan Prabowo berfungsi mengintegrasikan elemen-elemen tersebut untuk mengamankan agenda pemerintahan. Pengamat politik menganggap pendekatan ini serupa dengan pola yang diterapkan oleh mantan presiden Soeharto dalam membangun Orde Baru.

Kesimpulan

Prabowo Subianto berusaha memusatkan kekuasaan di tangannya dengan dukungan militer, pengusaha, dan partai politik. Meskipun langkah-langkahnya ditujukan untuk memperkuat pemerintahan, terdapat kekhawatiran terkait pengurangan ruang demokrasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pengamat menilai bahwa tanpa adanya kontrol dan transparansi yang jelas, tren ini dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.