Dinamika Kekuasaan Prabowo Subianto: Peran Militer, Pengusaha, dan Partai Politik

Pemerintahan Prabowo Subianto yang telah berjalan selama satu tahun ditandai dengan kebijakan yang bersifat sentralistik, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Dalam periode ini, Prabowo mengandalkan tiga elemen utama untuk memperkuat kekuasaannya: militer, pengusaha, dan partai politik.

Peran Militer dalam Pemerintahan

Militer berfungsi sebagai pendukung keputusan Prabowo dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan prioritas, termasuk MBG, lumbung pangan, dan distribusi obat-obatan. Prabowo menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat organisasi militer melalui pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru, penambahan ratusan batalion, serta alokasi anggaran yang mencapai lebih dari 30% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada periode 2025-2026.

Di jajaran kabinet, Prabowo mengangkat beberapa menteri yang berlatar belakang militer, seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang keduanya memiliki pengalaman yang signifikan dalam struktur militer. Penunjukan ini menuai kritik karena dianggap memperkuat corak militeristik dalam pemerintahan.

Kolaborasi dengan Pengusaha

Kelompok pengusaha besar juga berperan penting dalam mendukung pemerintahan Prabowo melalui berbagai proyek infrastruktur, banyak di antaranya berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertemuan antara Prabowo dan pengusaha seperti Anthony Salim, Sugianto Kusuma, dan Tomy Winata menunjukkan adanya kolaborasi yang dijalin untuk mempercepat pembangunan.

Prabowo menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Beberapa pengusaha terlibat dalam proyek-proyek besar, seperti cetak sawah satu juta hektare di Papua Selatan oleh Haji Isam dan pembangunan rumah susun gratis oleh Agung Sedayu Group.

Koalisi Partai Politik

Dalam politik, Prabowo berhasil membentuk koalisi yang dikenal sebagai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), yang terdiri dari berbagai partai politik, termasuk Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Koalisi ini menguasai mayoritas kursi di parlemen, sehingga memudahkan pemerintah untuk meloloskan regulasi yang diperlukan untuk mendukung program-programnya.

Namun, koalisi ini juga mengurangi keberadaan oposisi di DPR, sehingga mengurangi suara kritis yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Beberapa regulasi yang kontroversial, seperti revisi Undang-Undang TNI dan pembentukan Danantara, tetap disahkan meskipun mendapat penolakan dari publik.

Tantangan di Masa Depan

Pengamat politik menilai bahwa pendekatan Prabowo mirip dengan era Orde Baru di bawah Soeharto, di mana kekuasaan terpusat dan dominasi militer dalam urusan sipil meningkat. Kritik terhadap revisi UU TNI menunjukkan kekhawatiran akan menguatnya pengaruh militer dalam ranah sipil dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ke depan, tantangan bagi pemerintahan Prabowo adalah menciptakan mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.