Bupati Buleleng Ajak Dunia Usaha Cegah Korupsi Melalui Bimtek

RRI.CO.ID, Singaraja – Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku dunia usaha dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel New Sunari Lovina Beach Resort, Rabu 4 Februari 2026.

Bimtek tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johnson Ridwan Ginting, serta diikuti para pelaku usaha di Kabupaten Buleleng.

Bupati Sutjidra menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berintegritas.

“Bimtek ini sangat strategis. Dunia usaha harus memahami bahwa peran mereka sangat penting dalam pencegahan korupsi. Dengan tata kelola yang baik, dunia usaha bisa sehat, bersaing secara fair, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pembangunan di Buleleng dapat berjalan optimal dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari penerapan prinsip good corporate governance yang didukung oleh sistem monitoring, controlling, dan surveillance (MCSP). Seluruh elemen dunia usaha, mulai dari UMKM, BUMD, hingga pelaku usaha swasta, diundang agar memiliki pemahaman yang sama, khususnya terkait kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan.

Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Johnson Ridwan Ginting, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membangun budaya antikorupsi yang melibatkan dunia usaha.

“Kami melihat Pak Bupati sangat memahami apa itu korupsi dan bagaimana aktor-aktornya berperan. Hari ini kami berbicara dengan dunia usaha, dan besok kami juga akan menyampaikan hal yang sama kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng,” ujarnya.

Johnson menambahkan, KPK secara berkelanjutan akan melakukan monitoring dan pengukuran integritas di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Buleleng, serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha.

“Melalui bimtek ini, kami berharap dunia usaha memahami apa itu korupsi, dampaknya, serta aturan main yang harus dipatuhi. Dengan meningkatnya integritas, iklim ekonomi akan menjadi lebih sehat, transparan, dan adil,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa potensi korupsi selalu ada, baik di lingkungan pemerintahan maupun dunia usaha, sehingga pembekalan dan sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar para pelaku usaha mampu mengambil keputusan yang benar dan berintegritas.