Bojonegoro Kolaborasi dengan UGM untuk Rancang Flyover dan Atasi Kemacetan

Suaradesa.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengakselerasi rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) sebagai solusi jangka panjang persoalan kemacetan dan pemerataan ekonomi. Untuk memastikan proyek ini matang secara konsep dan teknis, Pemkab menggandeng tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam penyusunan studi kelayakan yang terintegrasi dengan pembangunan flyover.

Paparan hasil studi tersebut disampaikan oleh Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik UGM pada Senin (18/2/2026) di Ruang Angling Dharma. Kajian ini menjadi dasar penting sebelum proyek memasuki tahapan lanjutan.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Selatan harus dirancang dengan pendekatan efisien namun tetap berpandangan jauh ke depan. Menurutnya, desain jalur dan struktur perlu dihitung secara detail agar penggunaan lahan lebih optimal tanpa mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kita ingin konsep yang sederhana, hemat anggaran, tetapi tetap visioner dan berdampak luas,” ujarnya.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro, Chusaifi Ifan, menjelaskan bahwa setelah studi kelayakan dirampungkan pada 2025, tahun 2026 akan difokuskan pada penyusunan Detailed Engineering Design (DED).

Selain itu, dokumen pengadaan tanah, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) akan disiapkan secara bersamaan.

Jalan Lingkar Selatan Akan Dibangun di Sisi Selatan Rel KA

Karena akses masuk kota dari arah selatan selama ini melewati perlintasan sebidang, jalur tersebut dirancang terhubung dengan flyover, terutama untuk mengakomodasi kendaraan berat agar tidak lagi membebani pusat kota.

Tim UGM yang dipimpin Prof. Ali Awaluddin memaparkan analisis dari berbagai aspek, mulai teknis, sosial, ekonomi hingga lingkungan.

Pemodelan lalu lintas menunjukkan bahwa keberadaan JLS berpotensi menekan volume kendaraan di kawasan perkotaan dan memperlancar arus distribusi.

Titik kemacetan seperti Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas menjadi perhatian utama, mengingat kawasan tersebut kerap padat akibat kendaraan bertonase besar serta minimnya fasilitas penunjang seperti rest area.

Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungan terhadap proyek strategis tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mempertimbangkan beberapa hal krusial.

Pertama, proses pembebasan lahan harus memperhatikan perlindungan lahan produktif agar tidak mengganggu sektor pertanian. Kedua, pembangunan JLS perlu membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar, bukan justru menggerus usaha lokal.

Ketiga, penentuan akses keluar-masuk jalur harus dirancang cermat supaya tidak memunculkan titik kemacetan baru.