AEI Dorong Reformasi Pasar Modal dengan Pertimbangan Dunia Usaha

ASOSIASI Emiten Indonesia (AEI) menyampaikan dukungan terhadap kebijakan dan langkah pemerintah dalam melakukan reformasi pasar modal. Meski begitu, AEI menilai reformasi ini perlu dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan dunia usaha.

“Dari sisi emiten, kami memandang reformasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pasar, selama dilakukan dengan pendekatan yang proporsional, dialogis, dan berorientasi jangka panjang,” ucap Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono dalam siaran pers pada Ahad, 1 Februari 2026. AEI menilai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kualitas pasar modal merupakan sinyal positif bagi investor, baik domestik maupun global.

Armand menuturkan, penguatan free float, transparansi kepemilikan, serta pendalaman likuiditas merupakan prasyarat agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan kompetitif di kancah global. Akan tetapi, dari perspektif emiten, reformasi pasar modal perlu dijalankan dengan pendekatan yang terukur, inklusif, dan mempertimbangkan kesiapan dunia usaha.

“Tentunya reformasi pasar modal perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan perusahaan yang beragam,” kata Armand. Dia berpendapat bahwa pendakatan yang bertahap, disertai masa transisi yang memadai dan fleksibilitas kebijakan, menjadi penting agar proses penyesuaian dapat berjalan sehat tanpa mengganggu stabilitas pasar.

Selain itu, reformasi diharapkan tidak hanya menambah kewajiban kepatuhan, tetapi juga menghadirkan insentif yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan keterbukaan. Sehingga, kata Armand, reformasi dapat membangun pasar modal yang likuid, adil, berkelanjutan, berbasis fundamental perusahaan, serta tidak semata berorientasi pada pemenuhan indikator global.

Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah terus berkomitmen mendukung perbaikan dan pengembangan pasar modal Indonesia demi terciptanya iklim investasi yang transparan dan berdaya saing global. “Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil dan berkelas dunia,” ujar Airlangga di Wisma Danantara, Sabtu, 31 Januari 2026.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan usai pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempermasalahkan transparansi data free float saham Indonesia serta kekhawatiran akan manipulasi harga saham. Pascarilis MSCI, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman beserta empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pengunduran diri pada Jumat, 30 Januari 2026.

Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara.

Posisi Mahendra digantikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. Sementara posisi Inarno digantikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Hasan Fawzi.