Puan Maharani dan Prabowo Dapat Apresiasi atas Pidato Perdamaian
Sumber Foto: Smart Newsroom
Perspektif

Puan Maharani dan Prabowo Dapat Apresiasi atas Pidato Perdamaian

Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memberikan apresiasi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani atas pidatonya yang menyentuh isu konflik global, khususnya perang yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Doli menilai pidato tersebut penting sebagai bentuk keprihatinan dan langkah awal untuk mendorong Indonesia mengambil peran aktif dalam meredakan ketegangan dunia.

Dalam empat tahun terakhir, dunia menghadapi eskalasi konflik yang signifikan, mulai dari perang Rusia-Ukraina, agresi militer Israel di Gaza, invasi Amerika Serikat ke Venezuela, hingga perang yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran serta serangan Israel ke Lebanon yang meluas ke Jazirah Arab. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keresahan global, tetapi juga berdampak pada krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Doli Kurnia menegaskan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang anti-penjajahan dan konsisten memperjuangkan perdamaian melalui kebijakan Bebas-Aktif dan peran sebagai pelopor gerakan Non-Blok. Prinsip ini berakar pada nilai-nilai yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945, yang menegaskan penghapusan penjajahan dan upaya menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menanggapi aspirasi dari tokoh agama, masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia, DPR diharapkan mengambil sikap resmi yang tegas dan konkret dalam mendukung pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mengupayakan perdamaian.

Doli mengusulkan tiga langkah strategis sebagai tindak lanjut. Pertama, menginisiasi pertemuan kembali seluruh anggota Board of Peace (BOP) untuk merumuskan ulang komitmen dan tindakan nyata dalam menghentikan agresi militer dan penjajahan. Kedua, jika pertemuan tersebut tidak terlaksana atau tidak menunjukkan itikad baik, Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari BOP. Ketiga, Indonesia harus mengambil inisiatif diplomatik dengan menggalang dukungan internasional dan berkoordinasi dengan PBB guna mengakhiri perang. Menurut Doli, upaya ini merupakan panggilan kemanusiaan yang melampaui perbedaan agama dan keyakinan, menuntut persatuan umat manusia melawan perang dan kekerasan.

Dengan situasi global yang semakin kompleks dan berpotensi mengancam stabilitas dunia, peran aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian menjadi sangat krusial. Sikap tegas dan langkah konkret dari DPR dan pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Pertanyaan yang tersisa adalah, sejauh mana Indonesia mampu menggerakkan komunitas internasional untuk bersama-sama menegakkan perdamaian dan keadilan di tengah gejolak dunia saat ini?