Prabowo Pastikan Kebijakan Luar Negeri Utamakan Kepentingan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Angga Raka Prabowo, menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengorbankan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negerinya.

Menurut Angga, Prabowo selalu menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan tanggung jawab penuh terhadap kepentingan nasional serta keselamatan rakyat Indonesia.

“Presiden Prabowo menegaskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun yang mengorbankan kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Indonesia. Setiap opsi kebijakan selalu disertai perhitungan risiko, mitigasi yang matang, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan,” ujar Angga dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Menurut Angga, Prabowo justru membuka ruang diskusi secara luas dan transparan dengan para tokoh nasional, mantan pejabat negara, akademisi, dan praktisi diplomasi agar setiap kebijakan diuji secara kritis.

Menurutnya, pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang realistis dan bertanggung jawab di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks.

Pansel Ajak Publik Beri Masukan untuk Seleksi Dewas dan Direksi BPJS

Artikel Kompas.id

Angga menekankan, komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap konsisten, serta berlandaskan amanat konstitusi.

Di sisi lain, Presiden Prabowo disebut juga memastikan, dukungan tersebut dilakukan melalui jalur diplomasi yang terukur, tidak gegabah, serta tetap menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai prioritas utama.

“Presiden menegaskan bahwa Indonesia masuk dalam setiap forum internasional dengan tujuan jelas: Mendorong perdamaian yang adil dan bermartabat, tanpa mengorbankan keselamatan rakyat dan posisi strategis Indonesia. Opsi untuk meninjau kembali atau menghentikan keterlibatan selalu ada apabila bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional,” jelas Angga.

Lebih lanjut, Angga mengimbau masyarakat tidak terjebak pada potongan informasi yang tidak utuh.

Masyarakat juga diminta memahami bahwa sebagian proses diplomasi bersifat sensitif dan memerlukan kehati-hatian dalam penyampaian ke ruang publik.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab, sembari memastikan bahwa setiap langkah Presiden Prabowo sepenuhnya berpihak pada kepentingan bangsa dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Angga.