MK Catat Masalah Pemilu, Doli Minta Perbaikan Aturan untuk Tekan Politik Uang

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang dianggap belum mencapai tujuan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan nasional.

Sejak era reformasi, Indonesia telah melaksanakan pemilu yang dianggap demokratis selama hampir tiga dekade. Namun, hasil dari proses tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam diskusi di Universitas Indonesia, Doli Kurnia menekankan bahwa demokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan negara, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Padahal, catatan dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu masih diwarnai berbagai masalah, termasuk politik uang dan biaya politik yang tinggi, yang menghambat kualitas demokrasi substantif.

Doli Kurnia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyusun Undang-Undang Pemilu yang lebih demokratis secara substansial. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan politisi berintegritas yang mampu membuat kebijakan berpihak kepada rakyat.

Pentingnya penyempurnaan UU Pemilu menjadi agenda mendesak agar demokrasi tidak hanya menjadi sebuah prosedur, melainkan juga mampu mencapai tujuan nasional. Evaluasi menyeluruh dan partisipasi berbagai pihak diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia dapat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan mendukung kesejahteraan umum.