Menlu Sugiono: Board of Peace Harus Sejalan dengan PBB untuk Perdamaian Palestina

Indonesia menunjukkan taringnya di panggung diplomasi global. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan posisi Jakarta yang tak tawar-menawar: Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) tidak boleh menjadi 'pemain liar' yang berjalan di luar orbit Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pesan kuat ini disampaikan Sugiono menjelang pertemuan perdana para kepala negara anggota BoP di Washington DC, Kamis (19/2/2026). Indonesia menuntut adanya sinkronisasi total antara BoP dengan Dewan Keamanan PBB guna memastikan perdamaian di Palestina bukan sekadar retorika meja makan.

Menjaga Kredibilitas Board of Peace

Bagi Sugiono, kredibilitas BoP yang baru seumur jagung ini sangat bergantung pada kepatuhannya terhadap tatanan hukum internasional. Ia mengingatkan bahwa pendekatan apa pun yang dilakukan BoP tanpa menyelaraskan diri dengan PBB justru akan menjadi bumerang bagi dewan itu sendiri.

"Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri," tegas Sugiono di hadapan sidang DK PBB di New York, sehari sebelum bertolak ke Washington.

Indonesia tidak ingin BoP hanya menjadi entitas tandingan yang malah memperkeruh birokrasi perdamaian. Jakarta melihat DK PBB dan BoP sebagai dua instrumen yang harus saling melengkapi, bukan saling menegasikan.

Mandat Resolusi 2803: Landasan yang tak Boleh Goyah

Landasan hukum posisi Indonesia sangat jelas. Pembentukan BoP dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza merupakan mandat dari Resolusi DK PBB 2803 Tahun 2025. Artinya, secara 'genetik', BoP adalah anak kandung dari keputusan multilateral di PBB.

Atas dasar itulah, Sugiono menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia di dalam BoP tetap berdiri tegak di atas piagam PBB. Indonesia, bersama delapan negara mayoritas Muslim lainnya di dewan tersebut, berkomitmen menjaga agar kerangka kerja perdamaian ini tidak melenceng dari prinsip keadilan bagi rakyat Palestina.

Bukan Sekadar Kelola Krisis

Lebih jauh, Menlu Sugiono berharap BoP tidak terjebak dalam rutinitas "pemadam kebakaran" yang hanya mengelola krisis saat ini. Fokus utama Indonesia adalah memastikan terwujudnya hak-hak dasar dan keadilan permanen bagi masyarakat Palestina.

"Semoga Board of Peace bertindak sesuai prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan sekadar mengelola krisis yang tengah berlangsung," tambah Sugiono.

Presiden Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan hadir langsung dalam pertemuan tingkat tinggi ini. Kehadiran Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengawal implementasi Piagam Dewan Perdamaian yang telah ditandatangani di Davos, Swiss, Januari lalu, agar tetap berada di jalur yang benar demi kemerdekaan Palestina yang berdaulat.