Kepuasan Publik Stabil, Namun Beban Ekonomi Masih Berat

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tetap tinggi, mencapai 79,8 persen pada awal 2026, meskipun tekanan ekonomi di tingkat rumah tangga masih dirasakan kuat oleh masyarakat.

Survei menunjukkan fluktuasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, dengan angka 81,2 persen pada pertengahan 2025, turun menjadi 74,8 persen pada Oktober 2025, dan kembali naik ke 79,8 persen pada Januari 2026. Namun, di balik angka tersebut, terdapat ketidakpuasan yang mengendap akibat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat secara langsung.

Peneliti senior LSI Denny JA, Rully Akbar, menjelaskan bahwa secara makroekonomi, Indonesia menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran yang relatif rendah. Namun, kondisi ini tidak mencerminkan pengalaman masyarakat di tingkat mikro, di mana biaya hidup di sektor perumahan, pendidikan, dan kesehatan meningkat tanpa diimbangi pertumbuhan pendapatan yang memadai.

Akibatnya, banyak rumah tangga yang meskipun secara statistik tidak tergolong miskin, tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan bergantung pada pendapatan bulanan. Fenomena ini juga menyebabkan melemahnya kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik, dengan pergeseran ke kelompok "aspiring middle class" yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan politik jangka panjang.

Rully Akbar menilai kondisi ini sebagai "paradoks kepuasan publik" yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan bahwa kesenjangan antara data makroekonomi dan realitas kehidupan masyarakat dapat menjadi sinyal awal munculnya ketidakpuasan sosial yang tidak langsung terlihat dalam survei kepuasan, namun dapat terakumulasi seiring waktu.

"Secara makro, ekonomi Indonesia terlihat stabil—pertumbuhan di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran relatif rendah. Tapi di level rumah tangga, tekanan ekonomi sangat terasa," ujar Rully.

Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang lebih fokus pada kesejahteraan riil masyarakat dan aspek mikroekonomi agar stabilitas yang tercermin dalam data makro tidak hanya bersifat semu. Pemerintah diharapkan dapat merespons tantangan ini dengan langkah-langkah yang mampu mengurangi ketimpangan dan memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga, demi menjaga stabilitas sosial dan politik di masa depan.