Kemlu Tegaskan Donasi untuk Gaza Tidak Wajib bagi Anggota BoP

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) menegaskan kontribusi Indonesia untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza tidak bersifat wajib meski Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara II Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Februari 2026.

Nabyl menjelaskan, sebagai anggota BoP, forum yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia memang memiliki komitmen untuk berkontribusi. Nilai yang disebut mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun.

Namun, ia menekankan tidak ada kewajiban pembayaran bagi anggota.

“Mengenai donasi, memang tidak ada kewajiban untuk membayar sebagai anggota BoP. Namun Indonesia memang memiliki komitmen untuk berkontribusi yang tujuannya adalah untuk membantu konstruksi di Gaza,” ujar Nabyl.

Menurutnya, realisasi kontribusi tersebut masih akan melalui pembahasan berbagai aspek teknis, termasuk besaran dana, dan pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan nasional.

Ia menyatakan penggunaan dana tersebut selaras dengan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono, yaitu untuk pembiayaan pemulihan dan pembangunan rekonstruksi di Palestina yang dilanda konflik.

Anggaran TNI untuk ISF Masih Dibahas

Nabyl mengatakan, selain komitmen kontribusi, pemerintah juga membahas anggaran untuk mendukung partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF). Nabyl mengatakan hingga kini pembahasan terkait besaran anggaran dan jumlah personel masih dalam koordinasi internal pemerintah.

“Terkait dengan budget dan jumlah itu masih dalam koordinasi, ini kami belum menetapkan secara definitif yang sifatnya numbers, masih dalam koordinasi dengan pihak-pihak yang menangani,” kata dia. Meskipun belum ada keputusan akhir, ia memastikan partisipasi tersebut akan berimplikasi pada anggaran Indonesia.

Prabowo Hadir di Pertemuan BoP

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuan perdana Board of Peace yang digelar pada Kamis, 19 Februari 2026 membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza.

Ia menyampaikan itu dalam forum bisnis bersama Kamar Dagang Amerika Serikat di Washington, D.C., Rabu, 18 Februari 2026 waktu setempat, berdasarkan keterangan Tim Media Prabowo.

“Pertemuan resmi pertama dari Board of Peace untuk membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Kami terus berupaya merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina,” ucap Prabowo.

Ia menambahkan bahwa Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak memihak blok kekuatan tertentu. “Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok, menghormati semua kekuatan besar. Saya bertekad untuk menjalankan kebijakan ‘Good Neighbor Policy’,” tutur Prabowo.