Dino Patti Djalal: Navigasi Diplomasi Indonesia di Era Prabowo

Cakra Media - law-justice.co - Dalam lanskap geopolitik global abad ke-21 yang kian bergejolak—ditandai oleh rivalitas hegemonik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ketegangan di Laut China Selatan, serta eskalasi konflik yang tiada henti di Timur Tengah—Indonesia membutuhkan kompas navigasi diplomasi yang tajam dan taktis.

Sangat sedikit tokoh di Tanah Air yang memiliki paduan sempurna antara rekam jejak birokrasi yang panjang, ketajaman akademik yang mumpuni, dan keluwesan komunikasi publik sekuat Dino Patti Djalal. Ia bukan sekadar mantan diplomat karier biasa, melainkan seorang pemikir strategis yang sukses membumikan gagasan kebijakan luar negeri agar dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Baca juga : Gegara Belum Bayar, Badan Propaganda Israel Digugat Aktivis-Influencer

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanskap politik luar negeri Indonesia mengalami pergeseran yang sangat kentara. Di tengah masa transisi pasca satu dekade pemerintahan Joko Widodo, analisis dan pandangan Dino Patti Djalal kembali menjadi rujukan esensial. Ia memberikan peta jalan bagi publik untuk memahami bagaimana kapal diplomasi Indonesia sedang berbelok arah menuju panggung dunia yang lebih asertif.

Selain itu, Dino juga tak segan memberikan kritik konstruktif, terutama dalam menyoroti manuver berani sekaligus penuh tantangan saat Indonesia terlibat dalam forum Board of Peace (Dewan Perdamaian) tingkat global yang membahas nasib dan kemerdekaan Palestina.

Baca juga : Diplomasi RI Atas Agresi AS-Israel ke Iran Tak Sesuai Harapan Rakyat

Darah Diplomat dan Runtuhnya Menara Gading Kebijakan Luar Negeri

Lahir pada 10 September 1965, diplomasi seolah telah menjadi bahasa ibu bagi seorang Dino. Ia mewarisi intuisi diplomatik tingkat tinggi dari sang ayah, Prof. Dr. Hasyim Djalal, seorang diplomat legendaris dan pakar Hukum Laut Internasional yang sangat dihormati di PBB. Dino mengasah intelektualitasnya di institusi bergengsi global, mulai dari Simon Fraser University di Kanada, London School of Economics di Inggris, hingga meraih gelar doktor dari University of Virginia di Amerika Serikat.

Baca juga : Prabowo Mau Jadi Mediator AS-Iran, Dino Patti Djalal: Tidak Realistis!

Karier birokrasinya di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melesat dengan cepat. Namanya mulai dikenal publik secara luas ketika ia dipercaya menjadi Juru Bicara Presiden urusan Hubungan Internasional pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di posisinya saat itu, Dino menjadi wajah Indonesia di mata pers internasional. Puncak karier birokrasinya berlanjut ketika ia ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010–2013), di mana ia menginisiasi Kongres Diaspora Indonesia, sebelum akhirnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada tahun 2014.

Namun, banyak pihak sepakat bahwa warisan terbesar Dino justru lahir setelah ia menanggalkan jabatan formal di pemerintahan. Pada tahun 2015, Dino mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Lewat wadah organisasi ini, Dino berhasil mendobrak kultur kebijakan luar negeri yang dulunya sangat eksklusif, elitis, dan hanya menjadi konsumsi para birokrat di kawasan Pejambon.

Ia menyulap urusan geopolitik menjadi topik yang inklusif, digandrungi oleh mahasiswa, milenial, dan masyarakat umum. Visi fundamental Dino sangat jelas: di era demokrasi modern, politik luar negeri yang kuat harus ditopang oleh kesadaran strategis warganya, bukan sekadar diputuskan di balik pintu tertutup.

Sebagai pengamat objektif yang memiliki jejaring internasional luas, Dino Patti Djalal memiliki lensa analisis yang jernih dalam membedah arah politik luar negeri Indonesia dari era Presiden Joko Widodo (2014–2024) menuju era Presiden Prabowo Subianto. Ia melihat pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar koreksi, melainkan sebuah evolusi besar yang merespons tuntutan konstelasi dunia masa kini.

Selama satu dekade masa jabatannya, Presiden Jokowi mempraktikkan gaya diplomasi yang sangat didikte oleh urgensi domestik, yakni diplomasi ekonomi dan transaksional. Jokowi melihat dunia luar sebagai arena untuk mencari modal, menyukseskan agenda pembangunan infrastruktur, dan menarik investasi untuk hilirisasi industri.

Meski sukses menjadi tuan rumah G20 dan memimpin ASEAN di tengah krisis, di era tersebut, Jakarta cenderung menghindari kebisingan geopolitik yang abstrak dan berisiko tinggi. Jika sebuah isu tidak memiliki dampak ekonomi langsung, Indonesia cenderung bermain aman.

Sebaliknya, transisi kekuasaan ke tangan Prabowo Subianto membawa pergeseran paradigma yang fundamental. Latar belakang militer, pemahaman sejarah yang kuat, serta minat personal Prabowo terhadap dinamika keamanan global membuat Indonesia kini tampil jauh lebih asertif dan percaya diri sebagai sebuah Kekuatan Menengah (Middle Power). Dino menilai Prabowo tidak lagi memandang dunia semata-olah sebagai pasar, tetapi sebagai arena adu strategi.

Menyoroti perbedaan gaya kepemimpinan ini, Dino Patti Djalal secara terbuka memuji manuver lincah Presiden ke-8 RI tersebut di awal masa jabatannya.

"Pak Prabowo lebih aktif, hadir ke mana-mana, dan masuk dari berbagai organisasi internasional, dan kawasan juga," kata Dino saat mengapresiasi aktivisme diplomasi kepemimpinan baru yang jauh lebih menonjol di panggung global dibandingkan era sebelumnya, di mana Presiden bersedia mengambil risiko politik untuk tampil di garis depan.

Keberanian Prabowo untuk langsung melakukan tur diplomatik global secara maraton ke negara-negara adidaya—seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris—sejak awal masa jabatannya dipandang Dino sebagai langkah taktis yang sangat berbobot untuk menegaskan eksistensi geopolitik Indonesia.

“Menurut saya yang paling, ini kan langkah pertama nih sejak jadi Presiden ya. Jadi sinyal yang paling utama adalah, `I`m here` dan saya sudah siap jadi pemain,” puji Dino terkait rentetan lawatan internasional Prabowo. Ia juga menambahkan, “Ini beliau sudah tampil dan memberikan pidato yang juga bagus dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini a good start ya.”

Kendati memuji performa sang presiden di kancah internasional, Dino tetap memberikan catatan analitis yang kritis terkait infrastruktur birokrasi diplomasi itu sendiri. Ia menyoroti formasi Kabinet Merah Putih, khususnya di Kementerian Luar Negeri.

Dengan kacamata seorang teknokrat, Dino berpandangan bahwa tantangan terbesar diplomasi Indonesia saat ini justru berasal dari manajemen institusi di dalam negeri. “Tantangan utama adalah manajemen internal dari politik luar negeri,” tegas Dino, yang merujuk pada situasi struktural di mana menteri luar negeri saat ini memiliki beban rangkap jabatan politik yang sangat krusial, sehingga dikhawatirkan dapat memecah fokus dalam merespons krisis global yang bergerak cepat.

Manifestasi paling nyata sekaligus ujian terberat dari pergeseran diplomasi asertif di era Prabowo adalah manuver tingkat tinggi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Salah satu langkah terobosannya adalah keterlibatan Indonesia ke dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian)—sebuah inisiatif tata kelola global yang dipelopori negara-negara besar dan kawasan, berfokus pada penyelesaian konflik jangka panjang serta perancangan rekonstruksi Gaza.

Sebagai seorang diplomat yang selalu berpegang teguh pada amanat Pembukaan UUD 1945—bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa—Dino Patti Djalal mendukung penuh inisiatif proaktif ini. Baginya, keterlibatan di level dewan elit mengubah diplomasi kita dari sekadar "solidaritas jalanan dan doa emosional" menjadi diplomasi institusional yang memiliki daya paksa diplomasi (diplomatic leverage).

Namun, saat peluncuran forum awal Board of Peace baru-baru ini yang turut dihadiri para pemimpin kuat dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Dino menyuarakan kritik yang sangat keras. Ia menyayangkan bahwa dalam momen krusial tersebut, pidato dari delegasi tingkat tinggi Indonesia tidak secara eksplisit menggaungkan prinsip esensial kemerdekaan Palestina. Dino mengingatkan bahwa berada di lingkaran elit dunia bukan berarti Indonesia boleh bersikap lunak atau sungkan.

Menyadari potensi terseretnya narasi Indonesia ke dalam skenario negara-negara Barat yang pro-Israel, Dino menyampaikan peringatan lugas. “Dalam Board of Peace, Trump perlu mendengar penegasan ini secara langsung dari Presiden Prabowo,” tulis Dino dalam analisis terbarunya, menegaskan bahwa diplomasi bersahabat tidak boleh mengaburkan ketegasan prinsip konstitusi Indonesia terkait penjajahan.

Lebih jauh, Dino melihat bahwa mandat membela Palestina bukanlah sekadar instrumen kebijakan luar negeri pragmatis, melainkan utang sejarah yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar menetapkan pedoman komunikasi baku di forum internasional manapun, terlepas dari siapa audiensnya.

“Konsep ‘Two-state solution’ dan ‘Palestinian statehood’ harus selalu secara eksplisit menjadi rujukan utama dalam pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri pada semua forum internasional, tanpa terkecuali,” pungkas Dino, memberikan resep ketegasan agar marwah Indonesia sebagai pembela hak asasi manusia tetap tak tergoyahkan.

Akhir kata, melalui teropong pemikiran Dino Patti Djalal, kita disadarkan bahwa diplomasi bukanlah entitas yang kaku, melainkan mesin hidup yang terus berevolusi menyesuaikan konstelasi zaman. Perjalanan dari pragmatisme ekonomi berbasis domestik ala Joko Widodo, menuju ketegasan geostrategis tingkat tinggi ala Prabowo Subianto, adalah proses pendewasaan yang sangat dibutuhkan bagi negara sebesar Indonesia.

Keberanian Indonesia untuk duduk sejajar di forum dunia seperti Board of Peace membuktikan bahwa perumpamaan "raksasa yang tertidur" telah usang. Sang raksasa kini telah bangun.

Namun, seperti yang selalu diingatkan oleh Dino Patti Djalal: keberanian moral harus selalu dikawal dengan rasionalitas, kalkulasi geopolitik yang matang, serta konsistensi prinsip. Hanya dengan paduan kepemimpinan yang tegas dan tata kelola kebijakan luar negeri yang fokus, Indonesia akan benar-benar dihormati sebagai penentu arah sejarah peradaban dunia, bukan sekadar pelengkap di meja perundingan.