Akademikus UGM Kritik Keputusan Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Tanpa Penjelasan

KEPUTUSAN pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menuai kritik dari kalangan akademikus Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka menilai langkah tersebut diambil tanpa penjelasan terbuka kepada publik serta belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas.

Guru besar hukum internasional UGM, Heribertus Jaka Triyana, menyatakan kebijakan luar negeri seharusnya berpijak pada akuntabilitas domestik. Ia mengutip adagium foreign policy begins at home, yang berarti kebijakan luar negeri juga ditentukan oleh dinamika dalam negeri.

“Isu Palestina sangat sensitif di Indonesia. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjelaskan secara terperinci mengapa harus terlibat dalam BoP,” kata Jaka dalam acara diskusi di Pojok Bulaksumur, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia mempertanyakan absennya penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurut dia, publik justru mendengar beragam pernyataan dari mantan pejabat dengan nada berbeda-beda.

“Mengapa tidak Presiden sendiri yang berbicara langsung kepada rakyat dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Termasuk soal angka (iuran) Rp 17 triliun itu—untuk apa, dari mana sumbernya, dan bagaimana mekanismenya?” ujarnya.

Jaka menegaskan, dalam sistem demokrasi, perdebatan bukan ancaman.

“Pemerintah bekerja dengan uang rakyat. Kita membayar pajak. Masak, kita tidak boleh bertanya?” katanya.

Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Achmad Munjid, menilai persoalannya bukan hanya substansi BoP, melainkan juga proses pengambilan keputusan.

“Ibarat sopir sudah jalan duluan, baru tanya penumpang. Padahal mobil sudah melaju,” ujar Munjid.

Menurut dia, keputusan yang melibatkan anggaran negara semestinya dibahas lebih dulu secara terbuka dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Ini kok sudah ditandatangani, baru kemudian mengajak orang bicara? Kalau sudah begitu, sulit mengubahnya,” katanya.