1,2 Juta Relawan Dapat Rp122 Miliar untuk Gizi

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengatakan dana pemerintah yang dialirkan ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai rata-rata Rp1 triliun per hari.

“Kalau saya analogikan itu seperti butiran air hujan yang mengalir dari langit langsung ke sel-sel di bawah, dari Aceh sampai Papua, dari tingkat desa sampai metropolitan,” kata Sony dalam Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Manado, Jumat (8/5).

Menurut dia, dari total dana tersebut sekitar Rp122 miliar per hari diserap oleh sekitar 1,2 juta relawan yang bekerja di SPPG di seluruh Indonesia.

Khusus di Sulawesi Utara, dana program MBG yang mengalir setiap hari mencapai sekitar Rp6,47 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp841,3 juta diserap oleh 8.413 tenaga kerja yang terlibat dalam program tersebut.

“Nah untuk di Sulawesi Utara sendiri per hari Rp6.477.000 lebih, yang di antaranya Rp841.300.000 itu diserap oleh saudara-saudara kita yang berjumlah 8.413 orang,” ujarnya.

Sony menambahkan, sekitar Rp3,8 miliar dana pemerintah setiap hari mengalir ke 179 SPPG yang tersebar di Sulawesi Utara, mulai dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa, hingga Kota Kotamobagu.

Ia menjelaskan dana tersebut berputar langsung ke masyarakat melalui pembelian kebutuhan pangan seperti beras, ikan, sayur, buah, telur, dan daging ayam.

“Jadi betul-betul mengalir,” katanya.

Menurut dia, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian di tingkat bawah.

Sony berharap seluruh pihak terkait dapat menyamakan langkah dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

“Rapat konsolidasi program MBG ini bertujuan menyamakan pemahaman, menyamakan langkah seluruh pihak terkait, mitra BGN masing-masing pemilik fasilitas atau yayasan, para kepala SPPG, Satgas MBG kabupaten/kota, sehingga ketiga pihak ini betul-betul bahu-membahu dalam melaksanakan program MBG,” ujarnya.

Ia menegaskan BGN akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program. Jika ditemukan pelanggaran, baik terkait sarana maupun prosedur operasional, pihaknya tidak segan memberikan sanksi sementara.

“Dalam pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran, misalkan sarana prasarananya kurang, tidak sesuai dengan spesifikasi, ada yang minor ada yang mayor kita suspend. Kita memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan,” kata Sony.

Ia berharap kejadian menonjol yang pernah terjadi di Sulawesi Utara pada Januari lalu tidak terulang kembali.